BANDUNG —
Institut Teknologi Bandung akan membuka program pendidikan strata dua
bidang keamanan siber atau ciber security pada September 2013.
Pembukaan program baru bidang studi yang masih langka di Indonesia itu didasarkan pada kebutuhan keamanan siber di tengah maraknya ancaman serangan peretas terhadap laman-laman pemerintah dan swasta, kata Wakil Rektor ITB Bidang Riset dan Inovasi, Profesor Wawan Gunawan Abdul Kadir.
“Salah satu hal yang melatarbelakangi adanya program studi ini karena untuk menjawab kebutuhan keamanan di dunia digital atau teknologi komunikasi dan informasi di tengah makin maraknya serangan hacker pada situs-situs pemerintah, swasta, maupun personal,” kata Wawan di Bandung, Kamis (23/5).
Ia menjelaskan, untuk angkatan pertama program S2 ini akan berada di bawah naungan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB.
Namun, kata dia, angkatan pertama ini belum dibuka untuk umum, tetapi khusus bagi alumni STEI yang mengikuti program “fast track” di prodi yang punya background informatika.
“Tapi ke depan, program pertama di Indonesia ini akan dibuka untuk umum, termasuk untuk mewadahi para hacker,” kata Wawan.
Menurut dia, selama ini STEI ITB memang berkonsentrasi di bidang sekuriti ICT. Faktor keamanan ICT ini menjadi poin penting yang harus selalu terjaga dari ancaman pembobolan oleh hacker, virus komputer dan lain-lain.
“Sebagai contohnya dari situs Presiden RI hingga situs PVMBG Badan Geologi menjadi sasaran hacker. Karena itulah STEI ITB membuka program S2 yang berkonsentrasi di bidang anti-hacker itu,” katanya.
Dikatakan, dalam pembukaan program tersebut ITB mendapat bantuan dari Korea Selatan yang kini tengah konsentrasi mengatasi serangan para peretas dunia maya.
“Kami mendapat bantuan dana yang totalnya mencapai 5 sampai 6 juta dolar Amerika dari Korea Selatan. Dana ini untuk membangun Center Sekuriti IT di Kampus ITB Jatinangor, Sumedang, yang terdiri dari kampus, labolatorium, dan fasilitas lainnya yang terkait dengan keamanan TI,” tambahnya. (Antara/nj)
Ia menambahkan, ITB juga membuka kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pembukaan program baru bidang studi yang masih langka di Indonesia itu didasarkan pada kebutuhan keamanan siber di tengah maraknya ancaman serangan peretas terhadap laman-laman pemerintah dan swasta, kata Wakil Rektor ITB Bidang Riset dan Inovasi, Profesor Wawan Gunawan Abdul Kadir.
“Salah satu hal yang melatarbelakangi adanya program studi ini karena untuk menjawab kebutuhan keamanan di dunia digital atau teknologi komunikasi dan informasi di tengah makin maraknya serangan hacker pada situs-situs pemerintah, swasta, maupun personal,” kata Wawan di Bandung, Kamis (23/5).
Ia menjelaskan, untuk angkatan pertama program S2 ini akan berada di bawah naungan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB.
Namun, kata dia, angkatan pertama ini belum dibuka untuk umum, tetapi khusus bagi alumni STEI yang mengikuti program “fast track” di prodi yang punya background informatika.
“Tapi ke depan, program pertama di Indonesia ini akan dibuka untuk umum, termasuk untuk mewadahi para hacker,” kata Wawan.
Menurut dia, selama ini STEI ITB memang berkonsentrasi di bidang sekuriti ICT. Faktor keamanan ICT ini menjadi poin penting yang harus selalu terjaga dari ancaman pembobolan oleh hacker, virus komputer dan lain-lain.
“Sebagai contohnya dari situs Presiden RI hingga situs PVMBG Badan Geologi menjadi sasaran hacker. Karena itulah STEI ITB membuka program S2 yang berkonsentrasi di bidang anti-hacker itu,” katanya.
Dikatakan, dalam pembukaan program tersebut ITB mendapat bantuan dari Korea Selatan yang kini tengah konsentrasi mengatasi serangan para peretas dunia maya.
“Kami mendapat bantuan dana yang totalnya mencapai 5 sampai 6 juta dolar Amerika dari Korea Selatan. Dana ini untuk membangun Center Sekuriti IT di Kampus ITB Jatinangor, Sumedang, yang terdiri dari kampus, labolatorium, dan fasilitas lainnya yang terkait dengan keamanan TI,” tambahnya. (Antara/nj)
Ia menambahkan, ITB juga membuka kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
No comments:
Post a Comment